Probolinggo, Suaragenerasibangsa — Sebanyak 90 organisasi kemasyarakatan berkumpul bersama unsur pemerintah dan aparat penegak hukum di Kota Probolinggo. Mereka tidak hanya mengikuti forum dialog, tetapi juga menyatukan komitmen untuk mempertahankan keamanan serta kedamaian di tengah masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung melalui Dialog Kebangsaan bertajuk “Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026” di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/8).
Forum ini menjadi salah satu cara Pemerintah Kota Probolinggo merawat komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat. Tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa dan unsur lainnya mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan terkait kondisi daerah.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forkopimda. Di antaranya Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan, perwakilan Dandim 0820 dan Pengadilan Negeri Probolinggo.
Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhaji bertindak sebagai moderator. Di penghujung kegiatan, seluruh unsur yang hadir mengikuti Penandatanganan Deklarasi Komitmen Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026.
Bagi Pemkot Probolinggo, deklarasi tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan bukan produk kerja satu lembaga. Situasi kondusif lahir dari komunikasi dan kerja sama banyak pihak.
Wali Kota Aminuddin menyampaikan bahwa semangat kebersamaan yang dibangun dalam forum tersebut sejalan dengan makna kemerdekaan yang baru diperingati masyarakat Indonesia.
Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kemampuan daerah untuk membangun dirinya sendiri dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
“Kedaulatan suatu daerah sampai ke tingkat yang terkecil. Ini membutuhkan milestone dan dimulai dari kebijakan,” ujar Aminuddin.
Ia mengatakan pemerintah menerapkan pendekatan inklusif dalam menjalankan pembangunan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dan memberikan kontribusi sesuai peran masing-masing.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat dapat ikut merasakan serta mengambil bagian dalam prosesnya.
Aminuddin kemudian mengungkapkan perkembangan sejumlah indikator ekonomi Kota Probolinggo. Pertumbuhan ekonomi tercatat 6,81 persen, sedangkan kemiskinan menunjukkan tren penurunan.
Kondisi Gini Ratio yang dinilai baik serta situasi daerah yang kondusif juga menjadi modal untuk menarik investasi.
Menurut Aminuddin, potensi investasi bernilai beberapa triliun rupiah diperkirakan masuk ke Kota Probolinggo. Dari investasi tersebut, sekitar 4.500 kesempatan kerja diproyeksikan terbuka bagi masyarakat.
“Karena kondusif, potensinya beberapa triliun akan masuk ke Kota Probolinggo dan menyerap 4.500 karyawan,” katanya.
Di tengah peluang ekonomi tersebut, Pemkot Probolinggo juga mulai mengarahkan pembangunan kota menuju sistem yang semakin terkoneksi secara digital.
Pemerintah merencanakan penambahan 30 Super Koridor. Fasilitas ini ditujukan untuk memperluas jangkauan WiFi publik sehingga akses internet dapat dinikmati masyarakat di seluruh kelurahan.
Pengembangan tersebut sekaligus diarahkan untuk mengurangi kawasan blank spot yang masih terdapat di sejumlah wilayah.
Selain internet publik, penerangan menjadi bagian dari rencana peningkatan kenyamanan kota. Pemkot menargetkan penambahan 200 PJU dan berupaya memastikan tidak ada lagi kawasan gelap pada 2028.
Sistem keamanan juga akan mengandalkan teknologi pemantauan. Sekitar 300 CCTV direncanakan terhubung dengan pusat pemantauan di Gedung Meteor.
Langkah itu menjadi bagian dari visi pemerintah untuk mengembangkan Kota Probolinggo sebagai kota yang semakin terdigitalisasi.
“Komitmen kami, saya dan Bu Wakil, menjadikan Kota Probolinggo ini terdigitalisasi. Ini semua menuju Kota Probolinggo benar-benar menjadi kota, membentuk kedaulatan dan membangun Kota Probolinggo,” tegas Aminuddin.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri menyebut banyaknya elemen yang hadir sebagai kekuatan tersendiri dalam menjaga keamanan wilayah.
Ia menilai masyarakat memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah lingkungan sosial. Kolaborasi antara pemerintah, aparat dan masyarakat pun menjadi kunci mempertahankan kondusivitas.
“Kita akan tetap menjaga kondisi itu dan ingin mewujudkan Kota Probolinggo ini naik kelas. Saya yakin kalau kita semuanya berkomitmen dan berkolaborasi,” tutur Rico.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan ruang digital sebagai tempat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dengan kabar yang berpotensi menyesatkan. Hal tersebut penting untuk mencegah munculnya konflik akibat informasi yang tidak akurat.
Rico menilai keberagaman Kota Probolinggo justru harus dirawat sebagai kekuatan. Persatuan dan toleransi perlu dikedepankan agar perbedaan dapat dikelola secara positif.
Dari perspektif hukum, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan mengatakan keamanan memiliki konsekuensi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, investasi akan lebih mudah tumbuh di daerah yang aman. Begitu pula kegiatan ekonomi dan pendidikan dapat berjalan lebih baik apabila masyarakat berada dalam situasi yang kondusif.
“Keamanan berhubungan dengan investasi, ekonomi dan pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menjalankan program secara optimal,” ungkap Lilik.
Ia menekankan bahwa keamanan juga harus dibangun melalui penegakan hukum yang mampu memberikan rasa adil kepada masyarakat.
Dukungan terhadap upaya pemerintah disampaikan Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo Kapten Infanteri Masdelan.
Ia melihat keberagaman masyarakat sebagai realitas yang justru dapat menjadi kekuatan apabila seluruh pihak tetap mengutamakan persatuan.
“Di sini bermacam-macam tapi tetap bersatu. Kami Kodim 0820 mendukung segala kebijakan dari Bapak Wali Kota,” ujarnya.
Perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo, Putra, turut mengajak masyarakat mempertahankan kondisi yang relatif aman.
Ia menyarankan persoalan yang muncul di masyarakat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan mengutamakan musyawarah serta mufakat.
Sementara itu, suara masyarakat disampaikan Koordinator Driver Probolinggo Raya (DPR) Junaidi. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pengalaman sekaligus kebutuhan di lapangan.
Junaidi mencontohkan manfaat Super Koridor bagi pengemudi ojek online. Menurutnya, akses WiFi publik dapat membantu mengurangi kebutuhan membeli paket data saat bekerja.
“Dengan adanya Super Koridor kami bisa hemat paket data. Apalagi kalau sudah terealisasi semuanya di beberapa titik,” katanya.
Dari forum tersebut terlihat bahwa isu keamanan tidak berdiri sendiri. Stabilitas berkaitan dengan ekonomi, investasi, pelayanan publik, teknologi hingga aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo mendorong agar komunikasi lintas kelompok terus dipelihara. Perbedaan pandangan diharapkan tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi bagian dari proses mencari solusi bersama.
Penandatanganan deklarasi menjadi salah satu bentuk kesepakatan untuk memperkuat kebersamaan. Komitmen tersebut diharapkan diterjemahkan melalui tindakan nyata dalam menjaga persatuan dan ketertiban.
Dengan dukungan berbagai elemen, Kota Probolinggo diharapkan mampu mempertahankan situasi yang aman sekaligus memanfaatkan kondisi tersebut sebagai pijakan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Septyan)