Dua persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Gedung Puri Manggala Bhakti, Jalan Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, Kamis (20/8/2026).
Forum bertema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” itu mempertemukan berbagai unsur masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Sekitar 50 undangan hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari organisasi kepemudaan, kelompok keagamaan, komunitas sosial, organisasi masyarakat hingga pengemudi ojek online.
Alih-alih hanya menjadi forum seremonial, pertemuan tersebut dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan persoalan yang benar-benar mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.
Komunitas Ojol Probolinggo Raya menjadi salah satu kelompok yang menyampaikan aspirasi. Para pengemudi menyoroti kondisi keamanan yang menurut mereka masih membutuhkan perhatian.
Sejumlah persoalan disebut, mulai dari aksi begal, geng motor hingga balap liar. Kondisi penerangan jalan umum di beberapa titik juga turut dipersoalkan karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas.
Masukan itu kemudian dijawab langsung Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, S.I.K., M.I.K., yang menjadi salah satu narasumber dalam dialog.
Rico menyampaikan bahwa kepolisian membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menjaga keamanan. Informasi dari warga dinilai dapat membantu aparat mengetahui situasi yang berkembang di lapangan.
Ia secara khusus mengapresiasi komunitas ojol yang selama ini ikut menjadi mitra kepolisian dalam menjaga kamtibmas.
“Terima kasih kepada perwakilan ojol yang selama ini sudah menjadi mitra Kamtibmas dari Polres Probolinggo Kota. Saya selaku Kapolres akan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat semua, bukan hanya dari ojol saja,” tutur Rico.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, kepolisian akan mempertahankan sekaligus meningkatkan kegiatan patroli pada sejumlah waktu yang dinilai rawan.
Langkah penegakan hukum juga tetap menjadi bagian dari upaya kepolisian apabila ditemukan pelaku tindak kejahatan.
“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik seperti melaksanakan patroli di jam-jam rawan dan melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan yang ada di wilayah Kota Probolinggo,” ungkapnya.
Menurut Rico, keamanan wilayah tidak dapat dibangun hanya melalui tindakan aparat. Kesadaran dan partisipasi warga menjadi unsur yang tidak kalah penting.
Dari persoalan keamanan di lapangan, pembahasan kemudian menyentuh kehidupan masyarakat di dunia maya.
Media sosial kini menjadi salah satu sumber utama masyarakat mendapatkan informasi. Namun, kecepatan penyebaran informasi juga membawa risiko ketika sebuah kabar belum dipastikan kebenarannya.
Informasi palsu, provokasi dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, Rico mengingatkan warga agar lebih bijaksana ketika menerima maupun membagikan informasi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Masyarakat yang memiliki pilihan dan kepentingan berbeda tetap dapat hidup berdampingan selama perbedaan tersebut disikapi secara dewasa.
Menurutnya, persoalan akan muncul ketika perbedaan digunakan untuk membangun permusuhan atau memecah hubungan antarwarga.
Karena itu, komunikasi menjadi salah satu cara penting untuk menjaga hubungan sosial di tengah keberagaman.
Rico juga memastikan kepolisian bersama unsur Forkopimda tetap berkomitmen menjaga situasi Kota Probolinggo agar tetap aman dan kondusif.
“Polres Probolinggo Kota bersama seluruh unsur Forkopimda akan terus berupaya menjaga keamanan dan kondusivitas Kota Probolinggo,” ujarnya.
Selain Kapolres, Dialog Kebangsaan tersebut menghadirkan Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminuddin, Sp.OG.(K), M.Kes., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Lilik Setyawan, S.H., M.H., serta Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Adi Putra, S.H., M.H.
Peserta yang hadir berasal dari Pemuda Muhammadiyah, PMII, PSHT, PERTUNI, organisasi keagamaan, komunitas media, Senkom, ORARI dan komunitas driver ojol.
Keberagaman peserta menjadi gambaran bahwa persoalan kebangsaan dapat dibicarakan dari banyak perspektif.
Para narasumber mengingatkan bahwa perbedaan dalam masyarakat merupakan konsekuensi dari kehidupan demokrasi. Karena itu, perbedaan perlu disalurkan melalui dialog dan musyawarah.
Ketika persoalan menyangkut hukum, mekanisme penyelesaian juga harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Forum kemudian dilanjutkan dengan dialog terbuka. Peserta mendapat kesempatan menyampaikan pertanyaan, pandangan maupun keresahan kepada para narasumber.
Pertemuan tersebut menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan. Persoalan keamanan dapat disampaikan secara langsung, sementara masyarakat juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban di tengah perkembangan ruang digital.
Pada akhirnya, menjaga Kota Probolinggo tetap aman tidak hanya membutuhkan patroli dan penegakan hukum. Diperlukan pula masyarakat yang mampu menyaring informasi, menahan diri dari provokasi dan memilih dialog ketika menghadapi perbedaan.
Semangat itulah yang menjadi pesan utama dari pertemuan lintas elemen tersebut: keamanan dan persatuan akan lebih kuat ketika pemerintah, aparat dan masyarakat berjalan bersama. (Septyan)